tugas pol pp. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah SUPARDI, S. tugas pol pp

Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP mempunyai fungsi: a. 9. 4. Mari simak pembahasan mengenai tugas dan kewenangan Satpol PP. Motivasi juga dapat dipahami dari teori kebutuhan dasar. Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP 3). Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, tujuan diadakannya diklat ini ialah membekali para pejabat fungsional Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kategori Keterampilan yang telah menyelesaikan pendidikan Starata Satu (S-1) dan bermaksud beralih jenjang jabatan dalam kategori keahlian jabatan fungsional Pol PP. 3. (2) Kepala Satpol PP kabupaten/kota berkoordinasi dengan camat, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP provinsi dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. 5. tersebut, eksistensi atau peranan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai arah dan tujuannya, sesuai tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Satpol PP. "Image negatif Satpol PP di tengah masyarakat inilah yang harus diubah. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja yangmengetahui profil gangguan ketertiban umum, pelaksanaan tugas Satpol PP, serta hambatan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas penanganan gangguan ketertiban Kota Semarang tahun 2019. Mengatur pelaksanaan pengelolaan arsip baik arsip aktif, in aktif maupun arsip statis agar mudah dan cepat ditemukan apabila dibutuhkan; Mengatur dan memantau pelaksanaan kegiatan urusan rumah tangga dan kendaraan dinas meliputi menata perlengkapan kantor maupun membersihkan agar tercipta suasana kerja yang nyaman dalam melaksanakan. harus dicapai oleh Pol PP untuk pembinaan karir yang bersangkutan. Pengkoordinasian penyusunan anggaran sesuai dengan program kerja Sat Pol PP; Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bidang; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi: a. 32 Tahun 2004, kepala daerah dapat membentuk Satpol PP yang memiliki tugas utama membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda, Menyelenggarakan ketertiban publik dan ketentraman masyarakat. Akibatnya, setiap menjalankan tugas, Anggota Pol PP seringkali mendapat penolakan dan halangan dari masyarakat. Berita Terbaru . Perpem tersebut menyatakan bahwa tugas Satpol PP adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Satpol PP Pelaksana: Rp360. I (III/d) dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. Satpol PP merupakan satuan polisi pemerintah daerah yang memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah. Pasal 26 Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi. Map Lokasi. selain itu kemiripan itu terletak pada tugas yang diemban oleh Satpol PP dan Polisi yang sama-sama 3 memelihara ketertiban dan keamanan. KOMPAS. Tugas dan Fungsi Pasal 3 Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman 3. Diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi : a. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Pol PP, adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, adalah sebagai berikut : merencanakan kegiatan. Pelaksanaan dalam hal Penegakan PP terhadap PKL apalagi di masa pandemic Covid 19 telah memberikan warna tersendiri bagi satpol PP dengan tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi suatu daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga pada penyelenggaraan roda Pemerintahan berjalan lancer. Selanjutnya berkenaan dengan pembentukan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satpol PP, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi organisasi atau kelembagaan maupun sumber daya manusia. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ikuti Kami. 1. Pembina (IV/a) NIP. Mengatur pembagian tugas dan pendelegasian wewenang kepada bawahan. memahami dasar-dasar ilmu komunikasi; 4. PP sebagai perangkat daerah tipe A tersebut dan kedudukan organisasi Satpol PP ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Kalteng – Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kalteng – “Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi. . dalam menyusun dokumen Resntra Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang lebih responsif dan adaptif. all. Hal itu membuat Satpol PP berada di antara sikap tegas, tapi tak boleh mengabaikan sisi humanis (m anusiawi). (3) Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penetapan jumlah Pol PP di kabupaten/kota. Diantaranya adalah Satpol PP dan Polisi, meskipun secara garis besar mereka ada anggota yang bertugas untuk menertibkan aktifitas masyarakat tentu saja dari kedua sisi sangat berbeda tugas dan tanggung jawabnya. FUNGSI SATPOL PP (1)Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan. Menteri Dalam Negeri disesuaikan dengan tanda jabatan Menteri; b. “Dalam rapat tersebut telah disepakati akan dibentuk Satpol PP Pariwisata di seluruh Bali ,” ujar. Palangka Raya, Satpol. 160 Tlp. Oleh karena itu, di samping1. Tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan. Kabid Gakda Satpol. GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satpol PP Kabupaten Kuningan tahun 2022 ini, dimaksudkan : 1. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, adalah sebagai berikut : merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Kewaspadaan Dini berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu, Satpol PP merupakan salah satu unsure perangkat daerah yang berada di bawah kepala. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol. Pada saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas hulu telah mempunyai Web Site Sub Domain tersendiri, ini berarti Satuan Polisi Pamong Praja harus siap menerima masukan dari luar atau mau tidak mau harus menerima saran dan kritikan dari masyarakat, baik masyarakat luar kabupaten Kapuas. PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 4 menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan fungsi sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Kota Yogyakarta 2021 4 1. LUMAJANG;. Sejak menjabat Plt Kasatpol PP Banjar, Basith mengatakan akan melakukan pengelolaan. 10. Dapat menyampaikan maksud dan tujuan denganSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). R. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan. 10. A A A. 6205, LL SETKAB : 15 HLM. memahami dasar-dasar ilmu komunikasi; 4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah SUPARDI, S. Hut. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Si. Anggota Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas berhadapan langsung dengan anggota masyarakat. 12. 1. Dari tugas dan fungsi ini pula, Satpol PP dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 ini memiliki kewenangan, antara lain: -Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Beranda. 5. Tujuan dan Fungsi Satpol PP :. TTS, 2010:3). 10, Sumerta Kelod, Kec. satpolpp@blorakab. 8 (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. Rincian Tugas Seksi Pengendalian Operasional. Sebagai organsiasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP dalam hal ini Satpol PP Kota Semarang, dalam melaksanakan tugas penegakan Perda didasarkan pada Peraturan. 2. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Satpol PP memiliki beberapa kendala yang cukup memberatkan dalam optimalisasi pelayanan publik, salah satunya yaitu keterbatasan personil atau sumber daya manusia (SDM). Pasal 3 Permendagri Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Pol PP, menyatakan bahwa Penilaian Jabatan Fungsional Pol PP dilakukan untuk penetapan Angka Kredit dan kegiatan lainnya. Untuk itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia bagi pegawai Satpol PP. Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah personil pelaksana teknis tugas operasional Satpol PP yang melaksanakan tugas teknis tertentu sesuai penetapan tugas pokok dan fungsinya. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Satpol PP maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;dalam rangka persiapan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, maka dalam hal. 2018/NO. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, adalah sebagai berikut : merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai. Hal ini dikarenakan organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan melalui Perda. penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas fungsi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan. Satpol PP Provinsi Jawa Timur; FACEBOOK SATPOL PP KAB. Saat ini UU 5/1974 ti dak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004. 1606 3. j. Pakaian dinas yang dipakai anggota satpol PP dalam tugas negaranya memiliki karakteristik khusus. Nama Jabatan : Petugas PPNS 2. Pol. PP Prov. Denpasar Timur. Wb Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Buku Petujuk Operasional Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja ini dapat tersusun. Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota satuan Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh PNS dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan. , M. Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal. Satpol PP merupakan perangkat derah yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan. (7) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pol PP, terdiri atas: a. Jabatan : Sekretaris. membagi tugas dan memberikan arahan serta petunjuk kepada pelaksana dan anggota Intel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram terdapat 17 Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon II. Anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang. Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang. Satuan Polisi Pamong Praja. A. Sos. Sub Bidang Kewaspadaan Dini mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Kewaspadaan Dini terhadap masyarakat. NIP. 156 anggota Satlinmas telah terdaftar dan total laporan kinerja yang terekam sebanyak 78. Melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas. pelaksanaan tugas Satpol PP dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum PP no 16 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Satpol PP yang mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun . kewenangan satpol pp (ps. Si-NIP. Kemudian terkait pertanyaan Anda mengenai legalitas Satpol PP yang memiliki senjata, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (“Permendagri 26/2010”). Rincian Tugas Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat. Apalagi jika harus dihadapkan pada tugas penertiban PKL. Pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat; c. Berikut beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2022 Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Februari 2022 dan mulai diundangkan pada tanggal 25 Februari 2022. Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP. menyediakan tolok ukur kinerja bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan. Tesis Denny menyatakan bahwa, terdapat pandangan negatif dari masyarakat ketika Satpol PP menjalankan tugas, apalagi harus dihadapkan pada tugas penertiban. 20 Sep 2023 00:02; Selengkapnya. Bahkan Satpol PP Pariwosata ini akan diresmikan pada 2024. Untuk mengetahui hambatan atau permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP, dalam mejalankan tugasnya sebagai penegak disiplin prtokol. memahami dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Pol PP; 3. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo; 3. Sekilas, mereka terlihat mempunyai tugas dan wewenang yang sama, padahal kedua instansi ini jauh berbeda. terima. Kepala satuan. Si Pembina (IV/a) NIP. Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul perubahannya di lingkungan Satpol PP dan i. Pamong Praja, pada bab II (2) disebutkan Satpol PP mempunyai tugas . belum memadai (masih banyak anggota Pol PP yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas) 4) Laporan pelaksanaan tugas Satpol PP masih bersifat proses (misal pelaksanaan patroli) tanpa ukuran kinerja output-outcome 5) Satpol PP pasif, bekerja menunggu penugasan 6) Sarpras operasinal tugas dan fungsi pol pp terbatas 7) Masih. Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak. (7) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pol PP, terdiri atas: a. Di sini semakin jelas bahwa peran Satpol PP memang melekat pada kinerja pamong praja, dalam hal ini birokrat. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI. Si Pembina (IV/a) NIP. Sub Bag Perencanaan dan Kepegawaian a. Palangka Raya, Satpol. Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab satpol PP. SEKRETARIAT. "Rancangan Permendagri SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP termasuk di dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri (Prosundagri) Tahun 2022 sehingga percepatan di dalam penyusunan regulasi tersebut. Selamat datang di web Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, dengan kehadiran web ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Penegakan Perda dan pelayanan publik yang berlandaskan dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali ” NANGUN SAT KERTIH LOKA BALI” yaitu untuk “Mewujudkan Bali Era Baru“. Pengkoordinasian penyusunan anggaran sesuai dengan program kerja Sat Pol PP; Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bidang; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Data arsip web satpol pp 2019/tugas pokok dan fungsi@adminweb j. 3. Tugas Unit dan Tata Kerja Sat Pol PP sebagai berikut : Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah merumuskan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Menurut Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Satuan Polisi Pamong. Seksi lainnya di lingkungan satpol PP ; p. Om Swastyastu,. Sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh dua narasumber tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Kendal, Toni Ari Wibowo menyampaikan keuntungan pembentukan jabfung PPNS dalam peningkatan kinerja. Salah satu kegiatan yang seringkali dilakukan oleh Satpol PP adalah penertiban pedagang kaki lima (PKL). Menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah. Satpol PP berdinas di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. DASAR HUKUM 1. 7. 160 Jogoyudan Lumajang. Satpol PP Pelaksana Pemula: Rp300. UU No. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Peran Satpol PP Kabupaten Sukabumi dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka trantibumtranmas dan penegakan perda pun rutin dilaksanakan. TUGAS. Pasal 19 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkanMengetahui peran Satuan Polisi Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pamong Praja dalam penyelenggaraan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP ketertiban umum dan ketentraman menjelaskan tugas Satpol PP diantaranya; a) 832 | Lasahido, Adibah Amintasria, et. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Pol PP. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KABUPATEN LUMAJANG Jl. Jl. Tugas Pokok : Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.